A. Pendahuluan
Salah satu penghambat pembangunan
ekonomi adalah kemiskinan. Ia merupakan tolak ukur bagi sebuah negara apakah
pembangunan yang tengah berlangsung dapat di nikmati oleh segenap warga
negaranya tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif. Dengan kata lain, pembangunan
yang berlangsung benar-benar merata dalam masyarakat. Kemiskinan bukan
merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, sebab ia merupakan akibat dari tidak
tercapainya pembangunan ekonomi yang berlangsung. Dalam hal ini, kemiskinan akan
makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan. Pada tahun
2005 jumlah rakyat miskin mencapai 35,1 juta jiwa (15,97 persen) dan meningkat
menjadi 39,05 juta jiwa (17,75 persen) pada tahun 2006. Antara tahun 2005
sampai 2006 jumlah penduduk miskin meningkat 3,95 juta jiwa.
Pada tahun 2007
jumlah penduduk miskin diperkirakan masih cukup besar dibandingkan jumlahnya
sebelum tahun 2006. Sementara itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Pemerintah telah mempunyai sasaran mengurangi
jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 hingga mencapai 8,2 persen. Dengan
demikian, Pemerintah membutuhkan upaya yang sangat besar untuk mencapai sasaran
tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2008 Pemerintah akan melakukan peningkatan
efektivitas penanggulangan kemiskinan.
Pada prinsipnya, pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan
kemiskinan harus bersifat multidimensional mengingat penyebab dari kemiskinan
tidak hanya merupakan masalah fisik akan tetapi juga menyangkut permasalahan
ekonomi, sosial, dan budaya.
Keberadaan sektor UMKM yang selama ini bisa dikatakan terabaikan oleh
pemerintah yang ditandai oleh minimnya kebijakan yang berpihak pada sektor ini,
dewasa ini makin menancapkan akarnya betapa sektor UMKM sangatlah vital dalam
menyokong kehidupan perekonomian Indonesia. Hal ini di tandai dengan eksissnya
sektor ini ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 jika dibandingkan
dengan sektor yang lain.
Perkembangan
sektor UMKM selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan
usaha sektor UMKM semakin nampak khususnya sejak krisis tahun 1997. Di
tengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung
lamban, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan
bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu,
kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi di sektor keuangan, khususnya
industri perbankan, telah pula mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan dengan
tingkat pertumbuhan dan porsi yang lebih besar untuk UMKM. Perkembangan inilah
yang menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan dan peran sektor UMKM dalam
perekonomian nasional.
Walaupun demikian,
sector UMKM dengan peran vitalnya sebagi instrument penopang perekonomian
Indonesia yang sekaligus berdampak pada penanggulangan kemiskinan sampai saat
ini masih dihadapkan dengan beberapa persoalan seperti minimnya akses yang
diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan serta regulasi kebijakan
yang berpihak pada sector ini. Namun demikian, kiranya kita patut optimis
dengan kemajuan sector UMKM sebagai instrument kompetitif penanggulangan
kemiskinan.
Dari uraian singkat diatas, makalah ini mencoba memotret kebijakan pemerintah
baik yang berkenaan penanggulangan kemiskina secara umum maupun yang
bersentuhan dengan sector UMKM secara khusus. Dari sini dimaksudkan malakah ini
mampu memeberikan konrtibusi positif terkait kebijakan dan pemberdayaan sector
UMKM dalam menanggulangi kemiskinan.
B.
Difinisi
Kemiskinan
Secara umum kemiskinan lazim
didifinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan
merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling
berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap
barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat
miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.
Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi
juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang
atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Hak-hak dasar yang
diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman
dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi
dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki.
Parameter yang lazim digunakan para analis dalam menetapkan jumlah kemiskinan
adalah lebih cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Dari hal ini,
seseorang dikatakan miskin manakala dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya yakni
makanan, asupan kalorinya minimal 2.100 kkal/hari per kapita. Selain dengan
pendekatan asupan kalori, kemiskinan juga diukur dengan menambahkan parameter
pemenuhan kebutuhan pokok/dasar non makanan yang meliputi pendidikan, sandang
dan hal-hal yang dikemukakan di atas.
Dari sini, dapat kita katakan bahwa dalam menentukan kemiskinan terdapat
variabel pokok yang tidak bisa dilupakan yakni yang terkenal dengan istilah
gari kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terbagi menjadi dua yakni Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Adapun
komponen dari masing-masing indikator adalah GKM lebir berbasis pada pendekatan
pemenuhan asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita. Sedangkan komponen
GKBM adalah seperti pendidikan, kesehatan dan papan.
Selama Maret 2006-Maret 2007, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,67 persen, yaitu
dari Rp.151.997,- per kapita per bulan
pada Maret 2006 menjadi Rp.166.697,- per
kapita per bulan pada Maret 2007. Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan
(GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar
dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan,
dan kesehatan). Pada bulan Maret 2006, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 75,08
persen, tetapi pada bulan Maret 2007, peranannya hanya turun sedikit menjadi
74,38 persen.
Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan
Maret 2007, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 28,64
persen di perdesaan dan 18,56 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang
kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan
adalah gula pasir (2,99 persen di perdesaan, 2,23 persen di perkotaan), telur
(1,11 persen di perdesaan, 1,58 persen di perkotaan), mie instan (1,58 persen
di perdesaan, 1,70 persen di perkotaan) dan minyak goreng (1,34 persen di
perdesaan, 0,90 persen di perkotaan).
Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup
besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu 6,04 persen di perdesaan dan 7,82 persen
di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh
yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 2,90
persen, 2,78 persen dan 2,50 persen, sementara untuk daerah perdesaan
pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta
orang (16,58 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2006 yang
berjumlah 39,30 juta (17,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun
sebesar 2,13 juta. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret
2007 masih lebih tinggi dibandingkan keadaan Februari 2005, dimana persentase
penduduk miskin sebesar 15,97 persen.
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah
perkotaan. Selama periode Maret 2006-Maret 2007, penduduk miskin di daerah
perdesaan berkurang 1,20 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,93
juta orang (Tabel 2). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan
perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,13
persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret
2007 persentase ini hampir sama yaitu 63,52 persen.
C.
Penyebab
Kemiskinan (Potret Pembangunan di Indonesia)
Permasalahan masih
besarnya penduduk miskin di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yang antara
lain, Pertama, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di
daerah perdesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2006
diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan
berusaha di daerah perdesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan
pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Masih tingginya
pengangguran terbuka di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah
perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin
terutama di daerah perdesaan. Sementara itu masyarakat miskin yang banyak
menggantungkan hidupnya pada usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam
memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktivitasnya.
Kedua, masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar
seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi
buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama
oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai.
Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat
rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan
jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan
sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang mencukupi untuk mendukung
penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.
Ketiga, harga bahan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga
mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Kondisi terakhir, di mana dunia
sedang di landa dua krisis besar yakni krisis pangan dan krisis energi, juga
turut mempengaruhi lonjakan jumlah rakyat miskin. Di pasar ASEAN harga beras
dengan kualitas patahan sebesar 25 % pada tahun 2007 adalah sebesar 330 dollar
AS per ton. Pada bulan maret kemarin sudah sampai level 500 dollar AS per ton.
Harga beras Vietnam dengan kualitas patahan 5% pecan lalu setersebut besar 550
dollar AS per ton. Sedangkan patahan 10% mencapai 540 dollar AS per ton.
Sementara di India harga beras dengan patahan 5% menembus level 650 dollar AS
per ton. Di Argentian harga beras dengan patahn 10% sebesar 625 dollar AS per
ton. Sedangkan di Uruguay mencapai 630 dollar AS per ton. Kualitas beras medium
di pasar Asia rata-rata mengalami kenaikan sebesar 52%.
D. Program Penanggulangan Kemiskinan
Beberapa program yang tengah
digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan
memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus
program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga
bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat
miskin; ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan
berbasis masyarakat; keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada
pelayanan dasar; dan kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan
sosial bagi masyarakat miskin.
Dari 5 fokus
program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat
tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan
pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:
a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan
menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan
pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang
berkaitan dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini
bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang
lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program
yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan
pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro
(LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan
ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha
bagi masyarakat miskin.
c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis
masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi
pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat
penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.
Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan
perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program
ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan,
kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus
ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di
Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah
Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas
III rumah sakit;
e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat
miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan
ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di
buat oleh pemerintah seperti :
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban
bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi
persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA,
menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan
pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui
perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi
persyaratan).